SulbarKini, Mateng – Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) DPRD Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) menggelar rapat pembahasan laporan hasil pemantauan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Rapat Pansus dilaksanakan di ruang sidang paripurna DPRD Mateng, Senin 17 Januari 2022.
Rapat dipimpin Ketua Pansus, Hasanuddin Sailon dan didampingi Wakil Ketua, Fatahuddin Al Gafiqhi. Sedangkan anggota yang hadir yakni Hj. Maryam dan Rukman Panjori.
Ketua Pansus LHP, Hasanuddin Sailon mengatakan, ada tiga poin utama pembahasan dalam rapat tersebut. Di antaranya tindak lanjut temuan BPK tentang kinerja pelayanan perizinan dan penanaman modal, dan kerugian kerugian daerah.
“Kita sudah sepakat tadi, bahwa penilaian BPK menganggap bahwa pelayanan perizinan dan penanaman modal itu belum optimal di Mamuju Tengah,” beber Hasanuddin Sailon.
Penyebabnya, kata dia, tidak optimalnya pelayanan lantaran kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan sistem peralatan yang belum maksimal. Olehnya, Pansus LHP akan melayangkan rekomendasi ke Pemkab Mateng untuk membenahi pelayanan tersebut.
“Sehingga nanti betul-betul diseleksi (SDM, red) dan mempunyai integritas yang baik. Mampu melayani dengan tulus sehingga proses pelayanan berjalan dengan baik,” tandasnya. (Adv/Red)
