SULBARKINI.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik lima Penjabat (Pj) Gubernur di lima provinsi, masing-masing Pj Gubernur Sulsel, Sulbar, Gorontalo, Banten, dan Maluku Utara.
Untuk Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin bertukar posisi dengan Zudan Arif Fakrulloh yang kini menjadi Pj Gubernur Sulsel.
Pelantikan itu dilaksanakan di Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Gedung C Kementerian Dalam Negeri, Jumat 17 Mei 2024.
“Saudara Dr Bahtiar MSi sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, dan Saudara Prof Zudan Arif Fakrulloh sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan,” kata Tito Karnavian saat pengambilan sumpah jabatan.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 60/P/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Gubernur.
“Saya percaya saudara menjalankan tugas sebaik-baiknya tanggung jawab yang diberikan,” sambung Mendagri.
Sebelum ditugaskan sebagai Pj Gubernur Sulsel dan kini dirotasi sebagai Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar menjabat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Bahtiar diketahui lahir di Kabupaten Bone pada 16 Januari 1973. Dari riwayat pendidikannya, Bahtiar mengenyam pendidikan tingkatan SD hingga SMA di tanah kelahirannya Kabupaten Bone.
Selanjutnya, menempuh pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin, Diploma III di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri pada 1995, hingga menyelesaikan pendidikan doktoral Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran pada 2013.
Menilik riwayat jabatannya, Bahtiar sejak lulus dari IPDN pada tahun 1995 mengawali karier ASN sebagai Kepala Sub Seksi Pemerintahan Umum di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, pada tahun 1996.
Bahtiar diketahui juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) di Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pada tahun 2001.
Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan pada Sekretariat Jenderal Kemendagri pada tahun 2018 hingga menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sejak 2019 hingga sekarang.
