Mamuju, SULBARKINI.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap progres pembangunan kantor Gubernur Sulawesi Barat yang dilaksanakan PT Brantas Abipraya.
Hal itu diungkapkan Idris saat rapat monitoring pembangunan gedung Kantor Gubernur Sulbar dengan pihak PT Brantas Abipraya di rumah jabatan Sekda Sulbar, Selasa (9/1/2024).
“Kami sangat kecewa dengan pekerjaan Abipraya ini. Saya sebagai penanggung jawab akhir dari pencapaian ini, sungguh menyampaikan rasa kecewa atas cara kerja dari Abipraya ini yang selain terlambat, juga tidak sesuai dengan perencanaan, khususnya di finishing itu,” kata Idris.
Dia menuturkan, pembangunan kantor Gubernur Sulbar ditargetkan rampung pada September 2023 lalu dan rencana penyerahan pada Oktober 2023.
Namun, pihak Pemprov Sulbar memberikan toleransi hingga Desember 2023 karena progres saat itu baru mencapai 85 persen.
“Di Januari 2024 masih banyak pekerjaan yang belum rampung, bahkan banyak bagian-bagian yang dikerjakan tidak sesuai dengan yang diharapkan,” ujar Idris.
Dia menjelaskan, sejumlah titik-titik finishing pembangunan gedung Kantor Gubernur Sulbar yang dinilai tidak sesuai dengan perencanaan. Mulai dari site plan luar maupun dalam.
“Ada juga railing jalan trotoar yang tidak dikelola dengan baik atau tidak ditangani dengan baik. Bahkan, ada pemasangan pembatas dari tangga itu yang juga belum dikerjakan dengan serius, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan,” ungkap Sekda Sulbar.
Untuk itu, Idris mendesak PT Brantas Abipraya untuk segera merampungkan pembangunan kantor Gubernur Sulbar paling lambat minggu depan. Menurut Sekda Sulbar, kantor tersebut belum bisa difungsikan pada Januari 2024.
“Tadi saya minta tidak ada jalan lain, kecuali minggu ini dan minggu depan harus rampung dan mereka menyampaikan kita akan bersedia untuk dievaluasi. Jadi, Januari ini belum tentu bisa masuk kalau saya lihat perkembangannya, padahal kita sudah siap untuk mengisi kantor ini Januari 2024, bahkan peresmiannya seandainya memungkinkan, secara besar-besaran dihadiri oleh pak Mendagri di Januari 2024,” tandasnya. (*/adv)
