Mamuju, SULBARKINI.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulbar di Graha Sandeq Pemprov Sulbar, Kamis, 20 Juni 2024.
Rakor ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya ekonomi inklusif, menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.
Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, menjelaskan bahwa berdirinya sebuah daerah sebagai daerah otonom harus mandiri dari sisi keuangan. Namun, dengan usia 20 tahun, Sulbar masih bergantung 77 persen pada transfer dari pusat. Kondisi ini menandakan bahwa upaya 20 tahun lalu masih belum optimal.
Rakor melibatkan TPAKD, OJK, LPS, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah.
“Bagaimana mungkin mendorong ekonomi inklusif dengan jumlah APBD di Sulbar tidak cukup 15 Triliun? Maka jalan satu-satunya adalah mendapatkan dukungan KUR,” ucap Bahtiar.
Saat ini, dari 3,3 triliun KUR di Sulbar, baru terserap 900 miliar. Artinya, masih tersisa 2 triliun lebih yang dapat dimanfaatkan. Peluang ini akan dijalankan untuk mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di Sulbar.
“Salah satunya itu bisa kita kembangkan pisang Cavendish,” kata Bahtiar.
Bahtiar juga berencana mengajukan penambahan kuota KUR sebesar 4 Triliun di Sulbar. Masyarakat dapat mengakses dana ini melalui beberapa perbankan, yakni BSI, BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Sulselbar.
Dengan langkah ini, diharapkan perekonomian dan keuangan di Sulbar dapat semakin berkembang, memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat, serta mengurangi ketergantungan pada transfer dari pusat.
(*)
