Sulbar Kini, Mamuju – Akmal Malik meminta dukungan lima provinsi di kawasan Selat Makassar guna membantu Sulawesi Barat (Sulbar) menopang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Wilayah itu yakni, Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan.
Permintaan itu mengemuka dalam Lokakarya Penguatan Pemerintah di kawasan Selat Makassar dalam Menopang IKN, di Hotel Grand Maleo Mamuju, Senin 20 Juni 2022.
Menurut Penjabat Gubernur Sulbar itu, Selat Makassar merupakan kawasan yang terletak di antara pulau Kalimantan dan Sulawesi. Daerah itu memiliki peluang strategis dalam menopang IKN.
Sehingga, ia sengaja mengundang seluruh Pemda guna membangun kolaborasi dalam menyambut kebijakan Presiden RI terkait pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
“Kunci keberhasilan pembangunan adalah Kolaborasi. Di sini kita duduk bersama untuk bekerjasama, berdiskusi, dan membantu (Sulbar, red) membuka cakrawala kami dan harus berlari cepat ke depan,” kata Akmal dalam sambutannya.
Akmal menjelaskan, Sulbar memiliki banyak produk pertanian dan perkebunan. Namun ia ingin Sulbar tak sekadar menjadi daerah penyedia, melainkan memproduksi dan menopang perekonomian IKN.
Misalnya, kata dia, dengan memaksimalkan pengelolaan udang vaname sepanjang bentang laut Sulbar dari Paku hingga Suremana.
Hal lainnya, Selat Makassar sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II menjadi jalur ekonomi atau lintasan kapal besar. Menurut Akmal, itu dapat dijemput dengan pembangunan depo Pertamina di Sulbar. Dengan begitu, biaya yang dikeluarkan kapal lebih efisien.
“Kalau kita bangun depo di sini, mereka akan singgah di Sulbar,” ungkapnya.
Selain itu, depo pertamina juga bakal membantu pengusaha maupun masyarakat. Mereka tidak harus lagi melakukan pembelian bahan bakar ke luar daerah. Ditambah lagi, hal tersebut dapat memantik perusahaan untuk berinvestasi di Sulbar.
“Ini akan membuat costnya lebih kecil. Tidak perlu lagi keluar daerah,” sebut Dirjen Otda Kemendagri itu.
Meski sudah matang, Akmal mengaku infrastruktur penunjang pembangunan depo tersebut masih terkendala. Sehingga, kata dia, diperlukan kolaborasi guna memaksimalkan pembangunannya serta memaksimalkan konektivitas daerah di Kawasan Selat Makassar.
Lokakarya tersebut menghadirkan pemateri dari Kemendagri, Kementerian Perhubungan, Lantamal VI Makassar, Kanwil Badan Pertanahan Nasional dan beberapa instansi lainnya. (*/rls)
