Mamuju, SULBARKINI.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
Bimtek itu menghadirkan Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi. Menurut Kumbul, dalam pemberantasan korupsi semua sektor sudah disasar.
Dia mengungkapkan, kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia banyak melibatkan keluarga serta dorongan dari kalangan perempuan atau istri pejabat.
“Perempuan mempunyai kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anaknya. Istri yang hidup mewah itu salah satu penyebab terjadinya korupsi, jadi ini menjadi bagian pengingat bagi para istri pejabat di daerah,” kata Kumbul, Rabu (9/10).
Dia menuturkan, sebanyak 20 kasus masuk laporan dari provinsi ini.
“Makanya, kita bimtek bersama OKP, LSM, dan lembaga masyarakat untuk menyampaikan tata cara melaporkan ke KPK,” ujar dia.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat, Khaeruddin Anas, mewakili Pj Gubernur Bahtiar mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen membangun integritas antikorupsi bersama KPK.
“Ini salah satu hal yang membuat bahagia, karena kehadiran KPK di Sulbar untuk membangkitkan kembali semangat kita dalam antikorupsi,” kata Khaeruddin.
Dia menyebutkan, program kerja Pemprov Sulbar sudah disusun bersama dan masyarakat bisa menilai kinerja, seperti pengelolaan anggaran.
“Kita sekarang mengacu pada transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran. Ini paling penting,” imbuh Khaeruddin.
Sementara Ketua PW Nasyatul Aisyiyah Sulawesi Barat, Rhena J Tapion mengatakan, melalui bimtek tersebut diharapkan kalangan perempuan di Sulbar bisa mengambil peran penting dalam pemberantasan korupsi.
“Misalkan, pada sektor pendidik bagaimana kita memberikan pelajaran atau edukasi kepada siswanya terkait bagaimana aktif dalam penggiat antikorupsi,” ucap Rhena.
Dia berujar, perempuan selama ini menjadi tameng terjadinya korupsi, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Seharusnya kita sebagai perempuan dan istri menjadi penyelamat keluarga serta sebisa mungkin menghindari yang sifatnya berbau korupsi,” pungkas dia. (*/adv)
