Mamuju, SULBARKINI.com – DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat paripurna istimewa untuk penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulbar Tahun 2023 dan Ikhtisar Pemeriksaan Daerah, Senin 3 Juni 2024.
Rapat ini berlangsung di kantor sementara DPRD Sulbar dan dipimpin oleh Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi, didampingi Wakil Ketua II DPRD Sulbar, Abdul Halim.
Hadir dalam rapat paripurna ini Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, serta Kepala APP AKN VI BPK RI, Dwi Sabardiana. Turut hadir juga para Anggota DPRD Sulbar, Forkopimda Sulbar, Pimpinan Instansi Vertikal, dan jajaran OPD Pemprov Sulbar.
Kepala APP AKN VI BPK RI, Dwi Sabardiana, menyerahkan secara resmi LHP LKPD Pemprov Sulbar Tahun 2023 kepada Ketua DPRD Sulbar dan Pj. Gubernur Sulbar. Pemprov Sulbar kembali meraih opini Wajah Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk LKPD Tahun 2023, yang merupakan yang ke-10 secara beruntun.
“Dwi Sabardiana dalam sambutannya mengatakan, ‘Selamat, selamat sudah mendapatkan WTP, namun yang harus diingat WTP bukanlah tujuan tetapi bagaimana untuk kesejahteraan masyarakat,'” ujar Suraidah.
Ketua DPRD Sulbar menyatakan rasa bangga dan syukur atas pencapaian tersebut, namun mengingatkan bahwa Opini WTP bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Harapan kita adalah APBD yang dikelola dapat semakin dirasakan hasilnya oleh seluruh rakyat Sulawesi Barat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka,” tambahnya.
Suraidah menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sebagai pertanggungjawaban moral kepada rakyat.
Dia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk terus bekerja keras dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan untuk kepentingan rakyat.
(Advertorial)
