Sulbar Kini, Mamuju – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar) bakal dirampingkan alias resizing. Restrukturisasi itu menguak lantaran kinerja instansi tak memuaskan.
Menurut Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik, perampingan dilakukan berdasarkan pada penilaian kinerja instansi dan ASN di setiap OPD. Ia kemudian merujuk tata kelola Provinsi Gorontalo. Di mana, kata Akmal, kemampuan fiskal Sulbar dan Gorontalo nyaris sama.
“Tapi hanya memiliki 29 OPD yang menangani urusan. Sementara Sulbar memiliki 36 OPD. Jumlah ini terlalu gemuk,” kata Akmal Malik, Minggu 19 Juni 2022.
Berdasarkan hasil evaluasi sementara tim Kemendagri, kinerja sejumlah OPD masih jauh dari harapan.
Indikator penilaiannya meliputi realisasi pelaksanaan anggaran, realisasi program, capaian kontrak kinerja OPD hingga profesionalisme ASN. Bobroknya perolehan nilai sejumlah instansi membuat wacana perampingan OPD semakin menguat.
“Masih ada 16 OPD dengan nilai di bawah rata-rata. Artinya, secara umum kinerja OPD Provinsi Sulbar masih jauh dari kinerja yang diharapkan,” beber Akmal.
Menindaklanjuti rencana perampingan OPD, Akmal Malik tengah melakukan koordinasi dengan KemenpanRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Koordinasinya menyangkut susunan perampingan struktur organisasi OPD di Sulbar.
“Resizing jumlah OPD di Sulbar ini dilakukan agar semua struktur perangkat daerah bisa bergerak, bekerja lebih lincah, dan produktif ke depannya,” pungkasnya. (*/rls)
