Sulbar Kini, Mateng – Lemahnya pengelolaan anggaran desa masih menjadi problematika yang kerap terjadi di daerah ini, termasuk di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng).
Setiap tahun, selalu saja ada desa yang lamban mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Tak hanya itu, serapan yang minim hingga pertanggungjawaban anggaran yang belum maksimal masih biasa didapati.
Sehingga, demi meminimalisir fenomena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Mateng membuat wadah intensifikasi pengelolaan anggaran desa.
Wadah itu diberi nama saung desa. Sekretaris Daerah (Sekda) Mateng, Askary Anwar me-launching saung desa itu di kantor PMD Mateng, Selasa 14 Juni 2022.
Melalui saung desa, pencairan, pengawasan, serta pertanggungjawaban anggaran desa dapat terlaksana lebih cepat, efektif, dan akuntabel.
Menurut Askary, semakin hari kebutuhan pelayanan kepada masyarakat juga semakin besar. Selaku abdi negara, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan maupun desa, harus mempunyai inovasi, loyalitas kerja, dan produktivitas kerja yang tinggi.
“Tidak cukup aturan dan regulasi yang mengatur kita. Sudah dijelaskan tanggung jawab, koordinasi, asistensinya berbagi OPD dan desa, itu kewajiban kita semua,” tegas Askary.
Guna mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara, dibutuhkan sebuah trik dan strategi dalam memperbaiki kinerja yang lebih optimal.
“Khususnya di desa–desa masih banyak kelemahan yang kita hadapi, baik dalam pelaksanaan APBDesa sampai dengan implementasi ADD. Begitu juga dengan pengawasan pelaksanaan APBDesa masih kurang optimal,” ungkapnya.
Askary melanjutkan, hasil audit BPKP Sulbar, BPK, dan Inspektorat Mateng memperlihatkan secara gamblang jika masih banyak kelemahan yang harus segera dituntaskan.
Namun di saat yang sama, untuk membenahi kelemahan itu, pemerintah justru mengalami kendala ketersediaan infrastruktur, anggaran, dan SDM guna menyelesaikan permasalahan itu.
“Di sinilah kita membutuhkan inovasi untuk memperbaiki kinerja kita,” pungkas Askary.
(Awal Dion)
